Q&A

Tindak Pidana Bidang Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007

Joyada Siallagan, SE, S. Sos., SH., MH. CTA, CITA – Praktisi Hukum

Pertanyaan :

Saya bekerja di perusahaan swasta sebagai staff legal / inhouse lawyer di wilayah Pakan Baru – Riau. Sebagai staff legal, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana tindak pidana atau ancaman pidana dibidang perpajakan. Untuk itu mohon penjelasan bagaimana tindak pidana atau ancaman pidana menurut UU. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih.

Pengasuh rubrik konsultasi pajak yang terhormat.

Muhammad Basuni

Staf Legal PT. ADT

Tinggal di Pekanbaru – Riau


TINDAKAN

ANCAMAN PIDANA

  1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehungga dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara

Pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar

  1. Tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya;
  2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP;
  3. Tidak menyampaikan SPT
  4. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  5. Menolak diperiksa;
  6. Memperlihatkan  pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggabarkan keadaan yang sebenarnya;
  7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
  9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; (Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan)

 

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak kurang dibayar.

 

Pidana diatas ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (1) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

 

Mencoba melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.

(Berlaku juga bagi yang menyuruh, melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakn)

Pidana penjara paling singkat 6 bulam dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

 

  1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak/bukti pemungutan/pemotongan/setoran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
  2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan (Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan dan menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan).

Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan, atau setoran.

 

Setiap orang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi bukti, atau ,memberi keterangan atau bukti yang tidak benar

Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan (Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan..

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP dengan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).

 

Setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain.

Pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah).

 

Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara.

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *