HukumOpini

Peran dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum dalam Pasar Modal

Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam kegiatan pasar modal khususnya dalam proses penawaran umum (go public) suatu perusahaan, konsultan hukum memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum (go public). Dari hasil pemeriksaan hukum (legal audit) tersebut konsultan hukum akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang dimuat dalam prospectus.

Pemeriksaan hukum (legal audit) merupakan proses yang harus dilakukan oleh emiten untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah hukum emiten menjadi terbuka dan jelas. Pemeriksaan hukum (legal audit) tersebut antara lain, status perusahaan, kepemilikan perusahaan atas hartanya, masalah kepegawaian dan perburuhan, hubungan yang ada antara perusahaan dengan pihak ketiga, serta kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga. Sedangkan pendapat hukum (legal opinion) merupakan kesimpulan dari analisis hukum konsultan hukum. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasehat hukum (legal advice) kepada kliennya. Nasehat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya.

Tidak hanya peranan pentingnya saja dalam kegiatan Pasar Modal, Konsultan Hukum juga memiliki Tanggung jawab terhadap pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) yang diberikannya pada suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public), karena setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan tanggung jawab secara professional. Tanggung jawab Kosultan Hukum dalam kegiatan Pasar Modal, pun terdiri dari beberapa tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.

A. Tanggung jawab secara perdata

Ditentukan dalam pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh investor apabila pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) yang dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public).

B. Tanggung jawab secara pidana

Ditentukan dalam pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum dapat dikenai sanksi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) yang akan dimuat dalam prospektus perusahaan membuat pernyataan tidak benar tentang kondisi riil perusahaan tersebut.

C. Tanggung jawab secara administrasi

Ditentukan dalam pasal 102 UU No.8 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu dan pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang fungsi, tugas dan wewenangnya beralih pada OJK. Apabila dalam pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) yang dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public) sehingga menimbulkan kerugian bagi investor yang telah membeli efek perusahaan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *