HukumOpini

Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Secara garis besar jenis–jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata dibedakan berdasarkan waktu penjatuhan putusan, sifat putusan dan kehadiran para pihak. Jenis putusan berdasarkan waktu penjatuhan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Jenis putusan berdasarkan sifat yaitu Putusan Deklarator, Putusan Konstitutif dan Putusan Kondemnator. Jenis putusan berdasarkan kehadiran para pihak yaitu Putusan Gugatan Gugur, Putusan Verstek dan Putusan Kontradiktoir.

Dalam Putusan Kontradiktoir atau Contradictoir vonnis, yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu ada dua jenis putusan contradictoir, Pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir dan Pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadi, Putusan ini dapat dikategorikan dengan 3 jenis yaitu :

A. Gugatan Dikabulkan

Dengan dikabulkannya suatu Gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.

B. Gugatan Ditolak

Apabila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

C. Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

  1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
  2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
  3. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
  4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

(JSP LAW FIRM // www.jsp-lawfirm.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *