HukumOpini

Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga

Pengertian Homologasi

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditur. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitur. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditur, maka PKPU demi hukum akan berakhir.

Pasal 291 UUKPKPU menentukan bahwa apabila debitur lalai dalam menjalankan perjanjian homologasi maka kreditur dapat memintakan pembatalan perjanjian homologasi kepada pengadilan niaga yang berwenang dengan membawa bukti bahwa debitur telah melakukan kelalaian dalam menjalankan perjanjian homologasi.  

Lantas Bagaimana Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga?

Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara tiga scenario yakni terjadi perdamaian (apabila ProDam disetujui oleh suara mayoritas), permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitur pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditur. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Perdamaian berdasarkan UU Kepailitan merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh debitur pailit kepada semua kreditur paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi). Tawaran perdamaian yang diajukan debitur dapat dilatarbelakangi dengan beberapa kondisi.

Pertama, debitur pailit menawarkan kepada krediturnya bahwa ia akan membayar utangnya dalam jumlah tertentu atau tidak penuh. Kedua, debitur menawarkan alternatif penyelesaian utang yakni dengan menyediakan hartanya bagi kepentingan kreditur untuk dijual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes). Ketiga, debitur pailit meminta penundaan pembayaran dan mengajukan mekanisme pembayran utang secara angsuran untuk beberapa waktu.

UU Kepailitan mensyaratkan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditur atas dasar debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Dalam situasi ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Terkait prosedur, UU Kepailitan menyatakan ketentuan-ketentuan terkait prosedur permohonan pernyataan pailit berlaku juga untuk prosedur pembatalan perdamaian. Hal ini berarti pembatalan perdamaian juga harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika pemohonnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, pemanggilan para pihak terkait dilakukan juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat. Lalu, pembacaan putusan wajib dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah diputus, salinan putusan wajib disampaikan oleh juru sita kepada pihak-pihak terkait.

Apabila pembatalan perdamaian dikabulkan maka hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, lalu diikuti dengan pengangkatan hakim pengawas, kurator,dan anggota panitia kreditur. Agar dapat memahami permasalahannya, hakim pengawas, kurator dan anggota panitia kreditur sebaiknya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan sebelumnya. Selanjutnya, kurator diwajibkan untuk membuat pengumuman dalam Berita Negara dan dua surat kabar harian.

Dengan dibukanya kembali kepailitan, maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum. Pertama, semua perbuatan yang dilakukan debitur pailit dalam rentang waktu antara pengesahan hakim terkait kesepakatan debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (homologasi) dan dibukanya kembali kepailitan, tetap mengikat harta pailit (boedel). Kedua, setelah kepailitan dibuka kembali, maka opsi perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi dan kurator harus segera memulai proses pemberesan harta pailit.

Ketiga, setelah kepailitan dibuka kembali, maka harta pailit dibagi antara para kreditur dengan empat ketentuan:

  1. Jika kreditur lama atau baru belum mendapat pembayaran, maka penguangan garta pailit dibagi antara mereka secara pro rata;
  2. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditur lama, maka kreditur lama dan kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
  3. Kreditur lama dan kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagian sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
  4. Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima.

(JSP LAW FIRM // www.jsp-lawfirm.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *