BisnisOpini

Analisis Aspek Ketenagakerjaan pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)

Indonesia sebagai negara berkembang yang saat ini gencar menstimulasi pembangunan ekonomi skala nasional, masih sangat bergantung pada investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Entitas bisnis yang melatarbelakangi para investor mempunyai tendensi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir alokasi modal untuk faktor produksi. Entitas ini berelasi dengan korporasi yang belakangan menjelma menjadi salah satu aktor pembangunan yang genuine, secara kasat mata menitikberatkan kepentingan pemilik modal dengan orientasi mengakumulasi provit sebesar-besarnya demi memperpanjang jangkauan nafas industrialisasi.

Dalam formulasi Marx, korporasi sebagai aktor kapitalisme bekerja dengan siklus menghasilkan surplus dari modal produksinya. Surplus tersebut sebagian akan dinikmati oleh aktor kapital/pemilik modal dan sebagian akan kembali diinvestasikan untuk memperbesar skala produksi secara continue. Salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam akumulasi kapital tersebut ialah pekerja/buruh. investor cenderung bertendensi untuk ingin membayar upah pekerja seminimal mungkin,sehingga apabila terdapat faktor produksi yang mengalami peningkatan pembiayaan maka akan dilakukan penyesuaian pada upah pekerja.

Persoalan mendatangkan investasi yang notabenenya diakomodir melalui perusahaan berbentuk PT Penanaman Modal Asing (PMA) kemudian diperhadapkan dengan persoalan bagaimana tetap menghadirkan kesejahteraan bagi kelas pekerja. Untuk mengakomodir jaminan terhadap pekerja maka diregulasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian dengan tendensi kemudahan berusaha dan meningkatkan penanaman modal dideregulasi dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara alas yuridis terkait penanaman pendirian perusahaan dan penanaman modal asing  diregulasi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Gap antara kepentingan investor atau pengusaha dan regulasi ketenagakerjaan dianggap tidak selaras karena terlalu proteksionis sehingga menjadi musabab tidak lancarnya keran investasi ke Indonesia. Perihal yang menjadi musabab penghambat investasi dalam UU Ketenagakerjaan tersebut ialah aturan PHK, perhitungan pesangon, penetapan upah, aturan mogok kerja, aturan alih daya (outsourcing), penggunaan tenaga kerja asing, aturan jaminan sosial, dan peradilan hubungan industrial. Akhirnya tendensi untuk memudahkan investasi dan persoalan ketenagakerjaan masih merupakan dua hal yang masih merupakan dua hal yang belum berhasil didudukkan secara yuridis.

Analisis

1.. Pengertian dan Tujuan Penanaman Modal Asing

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 25/2007 yang dimaksud Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) tujuan Penanaman Modal Asing dalam hal ini adalah untuk:

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  2. Menciptakan lapangan kerja;
  3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.. Faktor Penghambat Penanaman Modal Asing

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terdapat lima kendala yang dihadapi investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, yakni:

  • Regulasi yang berbelit-belit;
  • Akuisisi lahan yang sulit;
  • Infrastruktur public yang belum merata;
  • Pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi; dan
  • Tenaga kerja terampil yang belum memadai.

3.. Upaya Menanggulangi Hambatan atas Penanaman Modal Asing

Berbagai upaya dan langkah kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mendorong daya saing Indonesia, terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan investasi di dalam negeri. Beberapa kebijakan yang sudah dan terus ditempuh adalah:

  • Pemerintah berencana merevisi 72 undang-undang yang dianggap menghambat investasi, dengan menggunakan skema omnibus law. Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undangundang. Sebelumnya pemerintah telah berupaya menyederhanakan izin bagi para pengusaha dengan meluncurkan Online Single Submision (OSS) namun dinilai belum berjalan efektif.
  • Untuk mengatasi akuisisi lahan yang sulit, pemerintah berencana mengubah regulasi agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lebih fleksibel dan ramah investor, melalui Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Nantinya pemerintah pusat dapat mengeluarkan rekomendasi untuk penyesuaian tata ruang dalam RTRW. Hal yang sama telah dilakukan untuk Proyek Strategis Nasional yang selama ini telah berjalan.
  • Untuk mengatasi infrastruktur yang belum merata, pemerintah melalui Kementerian 21 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yaitu:
    1. risk sharing bagi swasta dan pemerintah;
    2. transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah;
    3. project delivery, yaitu upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears;
    4. potensi investasi, yaitu terbukanya pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya.
  • kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan, kebijakan kuasifiskal, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat fiskal tetapi dilaksanakan di luar anggaran pemerintah, berupa peran Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Usaha, maupun lembaga pembiayaan, serta kebijakan nonfiskal seperti deregulasi dan simplifikasi prosedur. Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal, pemerintah berencana mengimplementasi penurunan PPh badan usaha dari 25% menjadi 20%.

Sebagai perbandingan, menurut The Business Time, tarif pajak korporasi di ASEAN dari yang terendah hingga tertinggi adalah sebagai berikut: Singapura (17%), Brunei Darussalam (18,5%), Thailand, Kamboja, Vietnam (20%), Malaysia, Laos (24%), Indonesia, Myanmar (25%), dan Filipina (30%).

  • untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan, antara lain:
    1. pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan;
    2. program 3R, yaitu Re-orientasi, Revitalisasi, dan Re-Branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah (UPTP);
    3. program Triple Skilling, yaitu Skilling, pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap bekerja; Up-skilling bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi; dan Reskilling, bagi pekerja yang terdampak kehilangan pekerjaan maupun alih profesi.

C.. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

  • Penataan regulasi penanaman modal telah dilakukan dengan diundangkan UU Penanaman Modal, kemudian atas penataan regulasi penanaman modal dan fasilitas perpajakan telah diatur dengan konsep omnibus law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  • Kedua, penataan regulasi penanaman modal akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penanaman modal di tanah air. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan penanaman modal diantaranya adalah kemudahan berusaha, pertumbuhan perekonomian nasional, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dimasa mendatang, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kepastian hukum baik dalam bentuk pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti dalam penegakan hukum. Selain itu untuk peningkatan penanaman modal, maka harus dilakukan upaya-upaya lain yang mendorong pertumbuhan penanaman modal. Terutama menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal. Iklim yang kondusif penanaman modal baik berupa keamanan maupun kemudahan melakukan usaha (ease of doing business). Selain itu yang tidak kalah dan harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah memperbaiki perekonomian nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *