OpiniPajak

Membentuk Model Upaya Hukum Pajak yang Sesuai dengan Prinsip Equality (Kesamaan) dan Equity (Keadilan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT ), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak,wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa.Adapun jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain keberatan,banding, gugatan.

Sesuai dengan karakteristik pajak sebagai sumber utama pembiayaan bagi negara, pajak mempunyai peraturan yang spesifik, hal demikian terlihat dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak.Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, tetapi keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % dari 2 jumlah pajak berdasar keputusan keberatan ( Pasal 25 ayat ( 9 ) UU No.28 tahun 2007).

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding,apabila banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % dari putusan banding ( Pasal 27 ayat ( 5 d ) UU No.28 tahun 2007 ).Kedua sanksi ini sebelumnya tidak dikenal dalam undang-undang yang lama. Pengenaan sanksi administrasi yang begitu tinggi dalam keberatan dan banding dimaksudkan agar lembaga keberatan dan banding tidak dijadikan sebagai alasan penundaan pembayaran pajak. Disisi lain, apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak sanksi tersebut tentunya sangat memberatkan, wajib pajak diberikan suatu akses untuk mencari keadilan tetapi disisi lain ada suatu ancaman berupa pengenaan sanksi yang tinggi, hal ini tentunya dapat mempengaruhi hasrat wajib pajak untuk mencari keadilan.

Penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya.

  1. Prosedur, dalam penyelesaian sengketa pajak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan,banding dan gugatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sehingga ketentuan ini di tafsirkan fiskus dengan keharusan bagi wajib pajak untuk melunasi seluruh hutang pajaknya sebagaimana yang tertuang dalam SKP atau minimal 50 %, syarat demikian memang sudah dihapus dalam UU No 28 tahun 2007 yang diganti dengan ancaman sanksi yang tinggi yaitu denda 50% dalam keberatan dan 100 % dalam banding jika wajib pajak kalah, sedangkan jika fiskus yang kalah fiskus hanya dibebani bunga sebesar 2 % sebulan.
  2. Mekanisme penyelesaian 19 sengketa, penyelesaian sengketa pajak mengenal jalur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif mempunyai kelemahan berkaitan dengan keobyektifan pemutus mengingat penyelesainya masih termasuk salah satu pihak yang berperkara.. Penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal upaya hukum kasasi. Jumlah Pengadilan Pajak hanya ada satu. Penyelesaian sengketa pajak yang ada sekarang ini masih kurang memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak dan kurang mencerminkan prinsip equality ( kesamaan ) dan equity ( keadilan ). Hal demikian terlihat dalam pengaturan yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

(JSP LAW FIRM // www.jsp-lawfirm.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *