Opini

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum dengan ketentuan yang akan mengatur dengan kewajiban dari hak-hak antar individu yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai perikemanusiaan. Hukum perdata juga memiliki beberapa tujuannya yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa konflik atau masalah yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak.

            Dalam perspektif sejarah hukum perdata telah lama berlaku di Indonesia terbagi dan terbentuknya hukum ini pada tahun 1847 dalam hukum KUHP, yang berdasarkan dengan pasal yang ada di indonesia. Hal ini telah disesuaikan dengan undang-undang pada tanggal 30 April 1847 dengan pasal yang terdapat atas 36 Pasal perdata oleh pemerintah Belanda sehingga dapat berlaku yang telah diatur di dalam tahun 1847 dengan ketetapan yang berlaku.

Contoh Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki beberapa karakteristik yang berlaku di indonesia sehingga dapat diketahui dari beberapa macam yaitu terbagi enam poin adalah sebagai berikut.

1. Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan merupakan sebuah hukum dengan pertalian yang akan di sahkan antara seorang lelaki dan perempuan yang akan menjalin hubungan dengan pernikahan dalam membentuk keluarga dengan aturan UU NO. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian adat dan kebudayaan yang dapat dianut dalam status yang penting di masyarakat adalah:

  • Pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama.
  • Perkawinan akan didasarkan atas persetujuan.
  • Pernikahan untuk laki-laki berumur 19 tahun.
  • Pernikahan untuk perempuan minimal berumur 16 tahun.

2. Hukum Waris

Hukum waris merupakan hukum yang akan mengatur dengan peninggalan atau harta dari seseorang yang telah meninggal dan akan diberikan kepada anak-anak yang berhak menerimanya.

Hukum waris yang berlaku adalah sebagai berikut :

  • Perihal wasiat
  • Menerima atau menolak warisan
  • Fidei-commis
  • Legitieme portie
  • Harta peninggalan yang tidak terurus.Sponsors Link
  • Hak mewarisi menurut undang-undang
  • Perihal pembagian warisan
  • Executeur-testamentair dan Bewindvoerder

3. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan merupakan hukum perdata yang dapat mengatur dengan hubungan dalam kekeluargaan dengan hubugan kekayaan yang di miliki.

Berikut hukum yang berlaku dalam kekeluargaan adalah sebagai berikut:

  • Keturunan
  • Kekuasaan orang tua
  • Perwalian
  • Pendewasaan
  • Curatele
  • Orang hilang

4. Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan hukum yang dapat dibicarakan dalam perikatan dengan bidang yang akan dibatasi dengan harta kekayaan saja hal ini juga termasuk kedalam hukum perdata. Berikut hukum perikatan yang yang berlaku adalah sebagai berikut:

  • Perikatan yang bersyarat dari perjanjian yang murni
  • Perikatan ketetapan waktu
  • Perikatan alternative
  • Perikatan tanggung jawab
  • Perikatan yang dapat dibagi
  • Perikatan pada ancaman hukuman
  • Perikatan yang wajar

5. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan merupakan hukum yang dapat mengatur dengan harta benda yang akan di bagikan dengan hak-hak yang dimiliki atas semua kekayaan dari segala barang dan objek hak milik sehingga dengan adanya hukum perdata ini akan memudahkan untuk membagi kekayaan.Hukum kekayaan ini juga akan menimbulkan dampak kepada beberapa pihak, karena asas yang tercantum dalam undang-undang lebih mengutamakan untuk bagaimana cara memecahkan masalah dalam kekayaan yang di miliki.

6. Hukum Perceraian

Contoh hukum perdata yang juga sering kita temukan masalah tentang perceraian. Siapa yang menyangka jika kasus perceraian yang mungkin sudah akrab kita dengar termasuk dalam contoh hukum perdata. Kita tidak tau bahwa perceraian itu dilarang dan tidak boleh dalam peraturan agama, meskipun demikian perceraian yang terjadidalam kehidupan realita tidak dapat dihindarkan tentu saja perceraian ini pun ada undang-undang yang mengatur didalamnya.

 
Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum tersebut akan menciptakan beberapa aturan dengan sifatnya dengan tujuan untuk memaksa sehingga situasi dapat dilanggar dengan adanya sebuah sanksi.pernyataan sumber hukum perdata adalah sebagai berikut :

  • Sumber hukum tertulis
  • Sumber hukum tidak tertulis atau sumber kebiasaan

Sumber hukum yang tertulis itu antara lain adalah:

  • Algemene Bepalingen van Wetgeving : adalah sebuah hukum dengan ketentuan dari pemerintah yang diberlakukan.
  • Burgelik Wetboek atau KUH : adalah sebuah hukum dengan ketetapan produk yang diberlaku dengan menurut asas.
  • KUH Wetboek van Koopandhel : adalah sebuah hukum dagang yang terdiri yang mencakup secara umum pada peraturan yang berlaku.
  • Undang-Undang No.5 Thn 1960 : adalah sebuah hukum denga ketetapan UUD yang mengenai Pokok Agraria dengan pemberlakuan dengan secara umum.
  • Instruksi Presiden : adalah sebuah hukum yang berlaku yang mengenai kompilasi hukum Islam.  

 

(JSP LAW FIRM // www.jsp-lawfirm.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *