HukumOpini

Analisa Hukum terkait Penerapan Hukum UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A. Klasifikasi Pembagian Golongan Narkotika

Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut :

  1. Golongan I :  Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;
  2. Golongan II : Morfin, Pertidin, dll;
  3. Golongan III : Kodein, dll.

Pada praktiknya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam UU, misalnya Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan) tentunya dengan izin dari pihak yang berwenang yang telah diatur dalam UU ini.

Namun dalam UU ini, juga telah diatur mengenai pembagian klasifikasi “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika, berdasarkan narkotika yang dimiliki, diproduksi, digunakan tidak sesuai aturan atau secara melawan hukum.

Dalam UU secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

  1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing yakni:
    1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Ps. 1 angka 3 jo Ps. 113);
    2. Pihak yang meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Ps. 1 angka 4 jo Ps. 113);
    3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika secara Melawan Hukum (Ps. 1 angka 5 jo Ps. 113);
    4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Ps. 1 angka 9, 12 jo Ps. 115);
    5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Ps. 1 angka 6 jo 111, 112, 129).
  2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
    1. Pecandu Narkotika (Ps. 1 angka 13 jo Ps. 54 jo. Ps. 127);
    2. Penyalahguna Narkotika (Ps. 1 angka 15 jo Ps. 54 jo Ps. 127)

Maka ketika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkotika secara Melawan Hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi masyarakt tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

B. Analisa Hukum Terkait Penerapan Pasal-Pasal Pidana :

Bahwa berdasarkan golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkotika di dalam UU ini, telah diatur mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan UU ini.

  1. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, yaitu:
    1. apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau
    2. hanya sebagai penjual saja, ataupun
    3. sebagai kurir/perantara saja.
  2. Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.
  3. Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.
  4. Terkait sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.
  5. Bahwa dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Sesungguhnya menjadi alasan dan landasan dari diperbaharuinya UU Narkotika ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika, juga memiliki tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkotika.
  6. Dalam UU ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkotika adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika”.
  7. Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika. Sehingga Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkotika, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan UU ini.
  8. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 111, 112 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Pasal 127 UU ini, merujuk pula pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan.
  9. Pasal 127 yang adalah Ius Constitutum (hukum positif), seolah masih menjadi Ius Constituendum (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum yang sering dikenakan pada pejabat atau artis, namun jarang tergapai bagi masyarakat kecil, menengah awam hukum yang menjadi korban penyalahguna atau pecandu narkotika.

JSP Law Firm | www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *