HukumNasional

Cara Memiliki Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu paling lama 30 tahun. Jangka waktu tersebut atas permintaan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan kemudian dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak Guna Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA.

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan hak guna bangunan ini diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan dicatat dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi pemegang Hak Guna Bangunan apabila ingin memperpanjang maupun memperbaharuinya, yaitu:

  1. Tanah masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
  2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
  3. Pemegang hal masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
  4. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.

Adapun kriteria subjek hukum yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara terjadi dengan keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak Guna Bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut di daftarkan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat. Kedua, Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul pemegang hak pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak Guna Bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut didaftarkan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan sebagai bukti haknya diterbitkan sertipikat. Ketiga, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah.

Kemudian bagaimana Pengalihan Hak Guna Bangunan tersebut?

Hak Guna Bangunan juga dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pengalihan tersebut dapat berupa jual beli, penukaran, penyertaan modal, penghibahan, dan pewarisan. Pengalihan tersebut dibuktikan dengan akta PPAT dan dengan catatan bahwa Peralihan tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan agar peralihan tersebut sah.

Dalam peralihan Hak Guna Bangunan ada ketentuan khusus, yaitu peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak Pengelolaan. Demikian pula dengan Hak Guna Bangunan atas tanah milik harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan.

Bahwa dalam hal ini pemegang Hak Guna Bangunan memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
  2. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
  3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu dihapus;
  5. Menyerahkan sertipikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;
  6. Memberikan jalan keluar atau jalan arit atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah Hak Guna Bangunan tersebut.

Apakah Hak Guna Bangunan Dapat Dijadikan Sebagai Jaminan Utanng?

Hak Guna Bangunan juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ada tiga prosedur hak tanggungan atas hak guna bangunan, yaitu:

  1. Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notarial atau akta dibawah tangan sebagai pokok perjanjian pokoknya;
  2. Adanya penyerahan Hak Guna Bangunan sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat AkTA Tanah (PPAT) sebagai perjanjian ikatan;
  3. Adanya pendaftaran akta Pemberian hak Tanggungan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertipikat Hak Tanggungan.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dari uraian di atas adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *