HukumNasional

Azas yang Terkandung dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada beberapa azas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Azas Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan yang dilakukan oleh WNI harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya clan kepercayaannya.

b. Azas Pencatatan

 Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Bagi Suami istri dalam perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dan masing-masing suami istri dapat melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan apabila cukup alasan hukum bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka suami dapat mengajukan permohonan talak, sedangkan istri dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan

d. Asas Kematangan Jiwa

Bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan dan kematangan jiwa dan raganya. Usia dewasa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah 21 Tahun, baik bagi calon pria maupun wanita.

e. Poligami dibatasi secara ketat.

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu secara berturut-turut yakni isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; Izin dari pengadilan.

f. Perceraian dipersulit.

Perceraian suatu yang amat tidak disenangi oleh isteri, merupakan pintu darurat dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *