Hukum

Hukum Asuransi Menurut Undang-Undang

Hukum Asuransi adalah aturan tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi.  

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Asuransi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jika disederhanakan lagi, asuransi ibarat aktivitas jual beli. Ada penjual (perusahaan asuransi) dan ada pembeli (peserta). Barang yang dijual adalah perlindungan (Proteksi) yang akan mengganti kerugian Finansial yang dialami oleh peserta. Peserta membeli perlindungan tersebut dengan membayarkan sejumlah premi yang besarannya ditentukan berdasarkan nilai pertanggungan yang akan didapatkan.

Dalam hukum asuransi, Perusahaan Asuransi disebut penanggung kerugian. Sedangkan Peserta Asuransi disebut juga dengan objek tertanggung.

Perlu diketahui pula bahwa objek tertanggung dalam asuransi bermacam-macam, sesuai dengan jenis asuransinya. Dalam asuransi jiwa adalah objek pertanggungan berupa proteksi kematian (jiwa), dalam asuransi kesehatan proteksi kesehatan (raga), dan dalam asuransi kerugian adalah proteksi terhadap nilai kerugian benda jika terjadi kehilangan dan kerusakan.  

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *