Hukum

Gugatan di Pengadilan Pajak

Apa yang dimaksud dengan Gugatan di Pengadilan Pajak?

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Gugatan disebut Penggugat. Pihak yang digugat (DJP, DJBC, Pemda) disebut Tergugat.

Bagaimana ketentuan pengajuan Gugatan?

Surat Gugatan disampaikan dalam waktu 14 hari atas pelaksanaan penagihan, dan 30 hari untuk gugatan atas Keputusan. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Apa kelengkapan administrasi pengajuan Gugatan?

Satu berkas asli dan satu foto kopi berkas Surat Gugatan (contoh format Surat Gugatan, ukuran kertas, huruf, serta ukuran huruf dapat dilihat pada lampiran SE-08/PP/2017-insert link).

Dua berkas Fotokopi Surat yang diajukan Gugatan

Dokumen pendukung lain yaitu:

  1. Jika pemohon merupakan badan hukum/perusahaan: Satu (1) rangkap fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (yang di dalamnya tercantum nama pengurus yang menandatangani surat Gugatan). Akta-akta perlu dimeteraikan kemudian. Pemeteraian kemudian dilakukan di kantor pos.
  2. Satu rangkap berkas Asli dan satu fotokopi Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi meterai, jika penandatangan Surat Gugatan adalah yang diberikan kuasa. Contoh: Kuasa hukum atau pegawai perusahaan yang diberikan kuasa oleh Direktur/Pengurus Perusahaan.
  3. Jika dikuasakan kepada Kuasa Hukum, maka perlu dilampirkan juga satu fotokopi kartu Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak.

Softcopy berkas dalam CD/flashdisk dengan rincian:

  • Untuk berkas nomor 1 perlu dilampirkan softcopy berkas dalam format Microsoft Word dan Portable Document Format (.pdf) yang sesuai dengan hardcopy yang disampaikan.
  • Untuk berkas nomor 3 cukup dalam format .pdf

Siapa yang dapat mengajukan Gugatan?

Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, ahli waris Wajib Pajak, pengurus perusahaan (Wajib Pajak), atau kuasa hukum yang telah diberikan kuasa oleh Wajib Pajak/pengurus perusahaan.

Bagaimana pemrosesan Gugatan di Pengadilan Pajak?

Dalam kurun waktu 14 hari setelah surat Gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak, Penggugat akan menerima Tanda Terima Surat Gugatan (TTSG) melalui pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat dipakai untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web http://www.setpp.kemenkeu.go.id pada kolom ‘Pencarian Berkas’.

Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan kepada Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima, dengan Permintaan Surat Bantahan. Penggugat memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Bantahan.

Meskipun Tergugat atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan, sidang dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah surat Gugatan diterima Pengadilan Pajak.

Apa yang harus saya lakukan jika ingin menyerahkan berkas permohonan Gugatan?

Penyerahan berkas permohonan Gugatan dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Pajak dengan mendaftar antrean secara online terlebih dahulu, atau bisa juga dengan dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat lain ke alamat: Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk no. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120.

Bagaimana Tata Cara Pencabutan Gugatan?

Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

Dasar Hukum

  • Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan
  • Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *