KesehatanNasional

Bulan Depan Peniadaan Iuran Kelas 1, 2, 3 di BPJS Kesehatan, Bagaimana Penerapan Iurannya kelak?

Berdasarkan penjelasan BPJS Kesehatan, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Arif Budiman mengatakan, kelompok peserta yang tidak memiliki penghasilan tetap masuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Nantinya, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai dengan yang dikehendaki.

  • Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan,
  • Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dan
  • Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Subsidi Pemerintah hanya khusus untuk PBPU kelas 3, telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7.000 per orang per bulan. Artinya, jumlah iuran kelas 3 sebenarnya adalah Rp 42.000.

Oleh karena itu, peserta yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2 atau 3. Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan terhitung pada bulan Juli mendatang akan menerapkan prinsip gotong royong. Nantinya, tak akan ada lagi kelas 1,2 dan 3 karena iuran akan disesuaikan dengan besaran gaji.

Dengan menerapkan prinsip ini, peserta yang berpenghasilan tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding yang penghasilannya rendah. Iuran disesuaikan dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial sesuai dengan besar penghasilan. Inilah gotong royong sosial yang diinginkan oleh UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Meski besaran iuran BPJS Kesehatan akan berbeda antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, namun fasilitas rawat inap yang didapatkan sama. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan medis. Manfaat sesuai dengan kebutuhan medis bagi semua peserta.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama otoritas terkait sedang menyusun formula iuran BPJS Kesehatan yang bisa memenuhi prinsip asuransi sosial. Berbagai keputusan masih disimulasikan dan kepastiannya akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada saat ini lagi dirancang revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan saat ini masih menunggu izin prakarsa presiden untuk revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan bagi peserta yang sudah ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tidak bisa  mundur, kecuali yang bersangkutan telah meninggal dunia maka keikutsertaannya dianggap hangus/tidak berlaku lagi.

Bagi masyarakat yang tidak mampu (dibawah garis kemiskinan) disarankan dapat mendaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Sepanjang dianggap  layak sebagai fakir miskin, iurannya akan dibayarkan pemerintah.

Pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki BPJS Kesehatan, meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain. Bahkan kini beberapa layanan publik mulai diharuskan memakai kartu BPJS Kesehatan. Sebelumnya, rencana untuk menghilangkan kelas pada Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS tersebut sudah dicetuskan sejak beberapa tahun yang lalu.

Tujuannya menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di program JKN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 ayat (4) yang menyatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit maka diberikan berdasarkan “kelas standar”.

Prinsip ekuitas artinya kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Terkait ruang perawatan KRIS, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2016.

Dalam permenkes tersebut dijelaskan standar ruang perawatan pasien, mulai dari bahan bangunan, ventilasi, pencahayaan, kontak percabangan, panggilan bagi perawat, suhu ruangan, ruangan per jenis kelamin, kepadatan ruang rawat, tirai, dan sebagainya. Standar-standar itu ditetapkan untuk memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *