Hukum

Homologasi

Rencana perdamaian yang diberikan oleh Debitor dapat diterima apabila hasil pemungutan suara (voting) memenuhi ketentuan Pasal 281 UUK.

Dalam hal rencana perdamaian telah diterima oleh para Kreditor, maka Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 UUK.

Dalam hal Pengadilan Niaga telah memutuskan pengesahan perdamaian, maka PKPU berakhir pada saat pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pengurus wajib untuk mengumumkan pengakhiran PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 288 UUK).

Dalam hal tidak tercapai persetujuan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 UUK atau proses PKPU telah melewati jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, maka Debitor dinyatakan pailit.

Apabila debitor lalai dalam memenuhi ketentuan yang tercantum dalam suatu perdamaian, maka Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian. Tata cara pengajuan pembatalan perdamaian tercantum dalam Pasal 7,8,9,11,12 dan 13 UUK (Pasal 291 UUK).

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *