Hukum

Wanprestasi VS Penipuan

Wanprestasi dan penipuan didahului dengan hubungan hukum kontraktual atau adanya perjanjian.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata dapat diketahui bahwa “Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.”

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi terdiri dari 4 jenis:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya.
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Artinya, wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.

Dalam Pasal 378 KUH Pidana, dapat diketahui bahwa “pada penipuan terdapat unsur sikap batin yang ditandai dengan adanya rencana untuk melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Kesimpulan:

Wanprestasi dan penipuan dilandasi oleh sikap batin atau niat dari subyek hukum atas suatu perjanjian.

Sikap batin = aspek subyektif dari perbuatan manusia.

Perilaku = aspek obyektif dari perbuatan manusia.

Maka, perilaku itu adalah manifestasi dari sikap batin.

Pada yuridis hukum seringkali membedakan kualifikasi yang berbeda atas perbuatan dan akibat yang sama karena adanya perbedaan sikap batin. Dalam hal ini terkait dengan perjanjian yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau penipuan.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai penipuan, apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

  1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
  2. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
  3. Adanya tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
  4. Memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri.

JSP Law Firm – www.jsp-lawfirm.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *